Feodalisme sebagai Musuh Demokrasi

Feodalisme sebagai Musuh Demokrasi

Reza A.A Wattimena

Kompas, 30 April 2009

Masyarakat Indonesia masih hidup di dalam iklim feodalisme yang kuat. Memang ada pernyataan tegas, bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum. Akan tetapi pernyataan tersebut rupanya tidak menjadi realitas. Banyak orang dianggap tidak setara dengan orang-orang lainnya.

Orang kaya dan penguasa masih mendapatkan fasilitas lebih. Sementara orang miskin dan lemah tidak mendapat fasilitas apapun. Untuk hidup normal saja, mereka masih kesulitan. Mereka dianggap sebagai warga negara yang lebih rendah.

Kultur Feodalisme

Kultur feodalisme itulah yang menjadi salah satu penyebab kita tidak bisa melakukan pemilu secara efektif dan efisien. Banyak caleg menggunakan gelar kulturalnya, seperti raden mas dan sebagainya, untuk menarik pemilih. Ketika gagal dalam pemilu, mereka lalu merasa terhina. Perasaan terhina itu muncul, karena mereka menganggap diri mereka ‘berdarah biru,’ alias keluarga keraton. Mereka menganggap diri lebih tinggi statusnya daripada warga negara lainnya.

Coba perhatikan pertemuan-pertemuan umum. Dari ucapan salam saja, seperti selamat siang bapak pejabat A, pejabat B, dan kemudian turun sampai di strata yang paling rendah, kita sudah bisa mencium bau kultur feodalisme. Coba perhatikan juga ketika para pejabat melewati jalan raya. Mereka merasa diri sebagai raja, yakni sebagai orang yang memiliki status lebih tinggi dari orang-orang lainnya.

Sekali lagi slogan kesetaraan di hadapan hukum tampaknya hanya menjadi impian di Indonesia. Faktanya banyak orang masih berpikir feodal, yakni menempatkan diri ataupun orang lain pada status yang lebih tinggi daripada status orang-orang pada umumnya.

Feodalisme Ekonomi

Hal yang sama berlaku dalam hal ekonomi. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, semakin ia mendapatkan tempat istimewa yang lebih tinggi daripada orang-orang lainnya. Uang bisa membeli segalanya. Hak asasi manusia seseorang hanya bisa terpenuhi, jika ia memiliki daya beli yang tinggi.

Orang yang tidak punya uang, yakni tidak memiliki daya beli yang tinggi, dianggap tidak layak mendapatkan hak-hak dasar. Uang membuat orang mendapatkan keistimewaan daripada yang seharusnya ia peroleh. Feodalisme ekonomi dan feodalisme kultural juga menyuburkan korupsi. Jika orang tersebut punya gelar yang tinggi di mata masyarakat, maka masyarakat pada umumnya akan takut menuntut mereka dengan tuduhan korupsi.

Hal ini haruslah dihindari. Semua orang baik ia bangsawan, pengusaha, pejabat, professor, haruslah diadili dan dihukum, jika ia terbukti secara definitif melakukan korupsi.

Musuh Demokrasi

Demokrasi berdiri di atas asumsi, bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum. Semua bentuk feodalisme haruslah dihilangkan. Demokrasi juga berdiri di atas asumsi keterbukaan terhadap semua bentuk cara hidup, selama cara hidup tersebut tidak melanggar hukum yang telah sah di mata rakyat. Maka tidak ada cara hidup yang lebih tinggi daripada cara hidup lainnya.

Baik orang itu keturunan keraton, pemuka agama, pengusaha kaya, ataupun pejabat tinggi, semuanya memiliki kedudukan setara di mata hukum maupun di mata negara. Feodalisme dalam segala bentuknya haruslah dimusnahkan. Jika masyarakat Indonesia masih hidup dalam alam feodalisme, maka demokrasi tidak akan pernah terbentuk. Buah dari feodalisme adalah diskriminasi, intoleransi, penindasan, korupsi, dan pada akhirnya pemusnahan kelompok minoritas.

Pendidikan Anti Feodalisme

Senjata utama untuk menghancurkan feodalisme adalah pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di dalam masyarakat maupun keluarga secara intensif. Pendidikan anti feodalisme dimulai dengan pernyataan, bahwa semua orang itu setara. Semua bentuk diskriminasi ataupun ketidaksetaraan adalah ciptaan manusia, yang pada akhirnya bisa merusak tatanan yang ada.

Semua orang setara tidak berarti orang boleh kurang ajar satu sama lain. Prinsip penghormatan dan kepercayaan juga perlu untuk diajarkan. Jadi siapapun orangnya baik di orang tua yang punya status tinggi ataupun orang miskin, semuanya haruslah diperlakukan dengan penghormatan dan kepercayaan yang sama. Tidak ada diskriminasi apapun.

Dengan pendidikan anti feodalisme yang memadai, maka demokrasi bisa tumbuh dengan subur, dan korupsi dalam segala bentuknya bisa dilenyapkan secara bertahap. Seorang bisa menjabat sebagai pemimpin dalam bidang apapun bukan karena keturunan orang hebat, punya uang, ataupun punya kedudukan sosial tinggi, tetapi karena ia mau dan mampu membela kepentingan yang mengacu pada kebaikan bersama. Setiap orang setara di hadapan hukum dan negara, karena setiap orang setara di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa.***

Hasrat Gelap Para Pemimpin Bangsa

Hasrat “Gelap” Para Pemimpin Bangsa

Reza A.A Wattimena

Sekarang ini Indonesia tengah menanti datangnya para pemimpin yang baru. Mereka adalah para calon wakil rakyat, presiden, dan wakil presidennya. Di tengah pesimisme pemilu legislatif kemarin, banyak orang mulai berpikir tentang kriteria calon presiden yang akan memimpin mereka. Tulisan ini bukanlah sebuah gambaran tentang pemimpin, melainkan sebuah peringatan tentang hasrat gelap yang bercokol di belakang status mulia seorang pimpinan.

Hasrat Manusia

Hasrat manusia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan menurut Simon Blackburn, manusia akrab sekaligus asing dengan hasrat yang ada di dalam dirinya. (Blackburn, 2004) Hasrat itu sendiri pada akarnya terkait dengan keinginan. Peradaban kita mengajarkan untuk meredam hasrat, karena hasrat dianggap sebagai sumber dari semua kejahatan.

Akibatnya banyak orang tidak mengenal hasratnya sendiri. Dan di dalam ketidaktahuan itu, hasrat gelap secara perlahan namun pasti menjajahnya. Yang juga perlu diingat adalah, bahwa tujuan tertinggi dari hasrat adalah kenikmatan. Apapun yang nikmat pasti melibatkan pemenuhan hasrat dibaliknya, seperti seks, kekuasaan, nikmatnya makanan, dan sebagainya.

Phytagoras seorang filsuf Yunani Kuno berpendapat, bahwa tindak pemenuhan hasrat adalah tindak yang melemahkan diri sendiri. Sebagai salah satu bentuk konkret dari hasrat, seks adalah tindakan yang nikmat, namun melelahkan. (Blackburn, 2004) Bahkan Hippokrates yang banyak juga dikenal sebagai bapak kedokteran berpendapat, bahwa hasrat seksualitas adalah tanda kegilaan. Pandangan ini terus bertahan sampai abad ke-19, dan hasilnya bisa kita lihat pada masa represi seksualitas pada era Victorian di Inggris.

Hasrat Kekuasaan

Seperti unsur hasrat lainnya, hasrat untuk menjadi penguasa adalah hasrat yang memberikan kenikmatan. Jika orang berhasil menjadi pemimpin, ia akan memperoleh kenikmatan yang besar. Para calon pemimpin bangsa perlu menyadari ini. Agama dan moral memang mengajarkan untuk mengekang hasrat. Akan tetapi mereka juga perlu mengenali hasrat yang berkecamuk di relung-relung jiwa manusia. Membenci tanpa mengenali sama naifnya dengan tidak mau tahu tentang musuh yang ganas.

Hasrat akan kekuasaan tersebut menjelma ke dalam hasrat akan kebenaran dan hasrat akan kepastian. Ketiga bentuk hasrat tersebut saling bertautan tanpa bisa terpisahkan. Klaim kebenaran yang saling berkonstestasi di dalam ruang publik disangkal dengan satu klaim kebenaran absolut yang bersifat dogmatis. Realitas kehidupan manusia yang kontingen direduksi ke dalam prinsip-prinsip yang rindu akan kepastian, yang pada akhirnya mengurung kompleksitas realitas itu sendiri.

Para pemimpin kita harus peka akan hal ini. Mereka harus bisa membedakan antara kebenaran yang sesungguhnya dan kebenaran yang dipaksakan; antara kepastian yang masuk akal dan kepastian yang ‘dipasti-pastikan’. Semuanya membutuhkan pengenalan, kesadaran, dan sikap awas diri terhadap hasrat gelap manusia.

Perlu Bersikap Reflektif

Thomas Hobbes pernah menulis, bahwa hasrat adalah dorongan aktif di dalam diri manusia yang jika dipenuhi justru akan memusnahkan dirinya sendiri. Ada semacam paradoks di dalam hasrat manusia, yakni semakin kita mengejar dan mendapatkannya, semakin itu pula kita tidak lagi menginginkannya. Dengan demikian hasrat itu sifatnya sangat sementara. Semakin kita memenuhinya semakin itu pula kita merasa hampa.

Hal yang sama berlaku untuk hasrat gelap kekuasaan. Semakin orang ingin berkuasa, semakin itu pula ia kehilangan makna dari kekuasaannya. Maka dari itu orang perlu mengenali dan bersikap reflektif terhadap hasrat yang bergejolak keras di dalam dirinya. Dan kepada para calon pimpinan masa depan bangsa, saya hanya ingin mengatakan, musuh terbesar bangsa ini bukanlah musuh dari luar, tetapi dari dalam, yakni dari hasrat gelap untuk meraih kekuasaan para pemimpinnya.***

Hubungan Indonesia, Komputer, dan Pemilu Kita

Indonesia, Komputer,

dan Kontradiksi Pemilu

Reza A.A Wattimena

Ada yang menarik dari pemilu kita sekarang ini, yakni kemampuannya untuk bisa dianalogikan dengan komputer. Seperti halnya dengan komputer, masyarakat Indonesia terdiri dari dua unsur, yakni sistem dan kultur. Sistem itu seperti perangkat keras (hardware). Dan kultur itu seperti perangkat lunak (software).

Keduanya diperlukan untuk beroperasi suatu mekanisme tertentu. Dalam hal komputer perangkat lunak dan perangkat keras diperlukan untuk bisa bekerja, mendengarkan lagu, berkomunikasi, atau tersambung ke internet. Dalam hal masyarakat keduanya berfungsi menjalankan roda rutinitas harian masyarakat. Jika keduanya terpisahkan maka akan timbul patologi dan bahkan krisis sosial.

Sistem dan Kultur Indonesia

Menurut Niklas Luhmann, salah satu teoritikus terbesar teori sistem, sistem memiliki karakter autopoiesis. Artinya sistem itu bersifat cukup diri. Ia tidak membutuhkan sesuatu apapun di luar dirinya. Dalam hal ini masyarakat juga bisa dipandang sebagai sistem, karena dalam banyak hal, masyarakat berfungsi secara otomatis dan otonom terlepas dari individu-individu yang membentuknya. Masyarakat adalah sistem.

Di sisi lain masyarakat tidak hanya terdiri dari sistem, melainkan juga kultur. Di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Communicative Action jilid kedua, Juergen Habermas, seorang filsuf Jerman yang masih aktif sampai sekarang, menyamakan kultur dengan dunia kehidupan (lifeworld). Di dalam dunia kehidupan orang menemukan makna dan identitas. Self seseorang terbentuk melalui relasi terus menerus dengan dunia kehidupan yang ia miliki.

Indonesia juga terdiri dari dua dimensi itu, yakni sistem dan kultur. Sistem bisa dibayangkan sebagai sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi. Sementara kultur bisa dibayangkan sebagai budaya, seni, dan tradisi. Keduanya diperlukan untuk menjaga ‘ada’nya Indonesia. Keduanya terus ada dalam relasi yang saling mengisi sekaligus meniadakan. Bisa dikatakan bahwa keduanya saling membenci, tetapi saling membutuhkan.

Habermas juga menambahkan bahwa sistem dan kultur beroperasi dengan cara berpikir yang berbeda. Di dalam sistem cara berpikir yang tepat untuk digunakan adalah rasionalitas instrumental, yakni cara berpikir kalkulatif, berjarak, dan dalam arti tertentu, manipulatif. Sementara di dalam kultur cara berpikir yang digunakan adalah rasionalitas komunikatif, yakni penggunaan bahasa untuk mencapai saling pengertian tentang segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bersama. Sekali lagi kedua cara berpikir tersebut saling bertentangan, sekaligus saling membutuhkan.

Sistem dan kultur di dalam masyarakat dapat dianalogikan dengan perangkat lunak dan perangkat keras di dalam komputer. Pada komputer perangkat kerasnya adalah motherboard, processor, VGA Card, dan Sound Card. Sementara perangkat lunaknya adalah program operasi, seperti Windows, dengan program-program lainnya, seperti Microsoft Office, Windows Media Player, dan sebagainya. Motherboard bisa dibayangkan seperti sistem politik. Dan kultur bisa dibayangkan sebagai program operasi.

Pemilu sebagai Kontradiksi

Yang menarik adalah kita bisa menggunakan analogi komputer dan telepon seluler untuk memahami masalah yang kiranya bercokol di dalam kultur masyarakat Indonesia, yang membuat semua proses Pemilu sekarang ini menjadi problematis. Bayangkan sistem di Indonesia sebagai perangkat keras yang canggih. Sistem di Indonesia adalah sistem yang modern dengan demokrasi, pemilu, perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, pers yang relatif bebas, dan sebagainya. Analoginya adalah motherboard Pentium Core 2 Duo dengan processor tercepat yang ada, dan VGA Card keluaran Nvidia yang terbaru. Intinya sistem yang ada di Indonesia, termasuk pemilu yang dilaksanakan kemarin, sangatlah canggih.

Sebaliknya kultur di Indonesia tidak bisa dibilang canggih. Dalam banyak hal Indonesia tidak bisa disebut sebagai ‘masyarakat modern’. Mungkin kata ‘desa raksasa’ (the big village) lebih tepat menggambarkan kultur orang Indonesia sekarang ini. Gejalanya bisa dilihat mulai dari perilaku para politikus yang penuh dengan korupsi, kolusi, ataupun nepotisme, sampai perilaku pengguna jalan raya yang tidak lagi peduli pada tata aturan lalu lintas bersama. Dalam hal analogi dengan komputer, kultur di Indonesia itu mirip program operasi DOS 6.22 yang sudah punah, dan VGA Card yang untuk menonton film sederhana sajapun tidak mampu.

Jelaslah sistemnya modern tetapi kulturnya ‘pra-pedesaan’. Perangkat kerasnya canggih tetapi perangkat lunaknya jauh ketinggalan jaman. Bisa dibilang sistem dan kulturnya incompatible, sama seperti DOS 6.22 tidak mungkin mengenali kecanggihan processor Core 2 duo. Pemilu kita pun berlangsung di dalam kondisi seperti ini, di mana mekanisme perhitungan dengan menggunakan mekanisme yang canggih, media massa yang relatif bebas, dan slogan-slogan demokratis yang kelihatan cerdas, namun kultur yang melandasi cara hidup bangsa kita incompatible dengan kecanggihan sistem tersebut. Cita-citanya tinggi. Namun sayang kontradiksi diantara keduanya terlalu besar.

Inovasi Kultural

Tidak mungkin Indonesia kembali ke jaman kerajaan untuk menyesuaikan sistem dengan kulturnya yang ‘pra-pedesaan’. Satu-satunya pilihan adalah menyesuaikan kultur yang primitif tersebut dengan sistem yang modern, sehingga kontradiksinya dapat diperkecil. Seperti yang dikatakan oleh Habermas, sistem selalu berada dalam tegangan dengan kultur. Keduanya tidak bisa dipisahkan, namun juga tidak bisa selalu dalam kondisi tanpa kontradiksi.

Kontradiksi itu perlu. Demokrasi yang sehat selalu memberi ruang untuk tegangan dan kontradiksi di dalamnya. Masalah muncul ketika kontradiksi itu terlalu besar atau terlalu kecil. Jika terlalu besar maka akan timbul anarkisme politik, seperti yang sedikit kita rasakan sekarang ini. Jika terlalu kecil maka akan muncul totalitarisme, seperti yang kita alami selama lebih dari tiga dekade lalu.

Yang kita perlukan sekarang ini adalah inovasi kultural untuk bisa mengimbangi kecanggihan sistem demokrasi yang kita gunakan. Inovasi bukan hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam bidang budaya, politik, HAM, dan pendidikan. Urgensi kita sekarang ini bukanlah membuat pesawat, tetapi merancang kultur demokrasi modern yang compatible dengan sistem demokrasi yang kita pilih bersama. Sekali lagi pilihannya hanya satu; lakukanlah inovasi kultural secepat mungkin, atau Indonesia kembali menjadi negara kerajaan.***

Sedih

Sedih

Reza A.A Wattimena

Ada empat hal yang membuat saya sedih hari ini. Yang pertama adalah soal anjing. Di tempat saya tinggal ada tiga anjing. Satu laki-laki dan dua perempuan. Yang laki-laki sudah tua. Saya dengar dia dibunuh kemarin siang, karena akan ada anjing pria pengganti yang lebih muda. Haruskah ia dibunuh? Salah apakah dia? Tadi pagi saya dengar, anjing pria pengganti itu kabur dari rumah. Maka kematian si anjing pria tua itu sia-sia. Anw diakan hanya anjing, bukan manusia. Menerapkan pola pikir manusia untuk memandang anjing adalah kesalahpahaman epistemis. Lagi pula jutaan orang mati karena perang dan kemiskinan toh tidak membuat saya sedih. Akan tetapi hati tetap saja terasa tersayat-sayat, jika mengingat kejadian ini.

Yang kedua saya sering merasa kesepian, jika berbeda pendapat. Kesepian ini lain dengan kesepian karena tidak punya teman ataupun tidak punya pacar. Kesepian ini muncul dari upaya untuk menjadi otentik dengan diri sendiri. Menjadi otentik tentu saja menciptakan perbedaan diri dengan orang lain. Dan perbedaan itu seringkali membuat saya merasa kesepian. Pilihan lainnya adalah menyesuaikan diri. Akan tetapi penyesuaian diri itu seringkali artifisial dan pura-pura belaka, karena takut pada kekuasaan. Saya tidak mau melakukan itu. Saya jadi ingat kata-kata dosen saya. Orang Indonesia takut dengan perbedaan pendapat. Mereka takut kepada kesepian yang timbul akibat perbedaan pendapat. Oleh karena itu mereka memilih untuk hidup harmonis; menyesuaikan diri dengan lingkungan. Walaupun seringkali harmoni itu cuma tanda hidup yang munafik. Sekali lagi saya tidak mau melakukan itu.

Yang ketiga saya mulai muak dengan kebodohan dan fanatisme religius maupun fanatisme ekonomi yang berkembang di sekitar saya. Mereka seolah tidak mau berpikir, apakah praktek hidup yang mereka lakukan itu sudah tepat atau belum. Mereka seperti mayat-mayat hidup berjalan, bekerja, berdagang, berdoa, tanpa sungguh sadar akan apa yang mereka lakukan. Jika saya mulai bertanya dan mengajak diskusi, mereka melarikan diri, dan menganggap saya sok pintar, sombong, pemberontak, bidaah, dan sebagainya. Padahal tidak ada niat jahat apapun yang ada di dalam hati saya. Yang ada adalah cita-cita, supaya hidup bersama kita diwarnai dengan keterbukaan, toleransi, dinamika yang sehat, serta solidaritas. Praktek beragama dan berbisnis yang saya lihat sekarang ini jauh dari cita-cita hidup bersama tersebut.

Yang keempat saya merasa diri saya sangat kering dan tidak bermakna. Saya sudah mencoba berdoa, berpikir, menulis, bertanya, tetapi semua itu tidak memuaskan saya. Kekeringan itu ditambah dengan rasa bersalah dan rasa tidak pantas diri yang begitu besar. Saya memiliki kesalahan berat di masa lalu, yang sampai sekarang masih menghantui mimpi-mimpi saya. Akibat kesalahan itu saya jadi tidak merasa pantas melakukan peran sosial yang saya jalankan sekarang ini. Tapi saya ingat kata pembimbing rohani saya. Hidup yang sempurna bukanlah hidup yang tanpa cacat, melainkan hidup dengan mengakui, menerima, serta mengintegrasikan semua kesalahan dan cacat yang kita punya pada kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan semua cacat dan kesalahan itu menjadi senjata untuk menyebarkan cinta dan kebaikan. Kesadaran ini menenangkan saya. Semoga waktu dan kedewasaan dapat membimbing saya di dalam masa-masa sedih ini. Terus terang menulis apa yang saya rasakan sedikit memberikan saya ketenangan. Mungkin anda juga harus mencobanya.

Menuju Agama Yang Membebaskan

Menuju Agama yang Membebaskan

Sketsa tentang Hubungan Iman, Akal budi, dan Agama

Reza A.A Wattimena

Kata orang iman tanpa agama itu kosong. Itu bagaikan roh tanpa tubuh. Banyak orang juga berkata, bahwa agama tanpa iman itu juga bahaya, bisa jatuh ke formalisme agama. Dalam konteks itu analoginya adalah tubuh tanpa jiwa, yang kering dan tak bernyawa.

Pandangan itu kelihatan koheren, tetapi sebenarnya mempunyai cacat fundamental di dalamnya. Yang pertama agama-agama yang ada sekarang ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan iman umatnya. Agama dengan ritual yang dibanggakannya telah mengurung ekspresi iman umat ke dalam bentuk liturgi yang membosankan. Dengan ritualnya yang tidak menjawab kebutuhan umat, agama telah tercabut dari konteks umatnya, sehingga menjadi asing dan tak bermakna.

Di sisi lain iman mutlak tetap diperlukan. Adanya iman membantu orang untuk tetap kuat menjalani hidup. Iman adalah relasi personal Allah dengan manusia yang bersifat intim. Iman bisa memberikan kehidupan yang bermakna bagi yang memilikinya.

Dan iman bukanlah sesuatu yang tidak rasional. Iman yang otentik justru diperoleh dengan pencarian akal budi yang tak kenal lelah untuk memahami misteri dunia, alam, dan Tuhan. Jadi iman terkait dengan akal budi. Keduanya tak terpisahkan. Manusia yang secara otentik beriman hidup dalam tegangan pencarian yang tak akan berhenti antara akal budi dan kepercayaannya pada Yang Mutlak, yang disebut umat beragama sebagai Tuhan.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa iman lebih penting daripada ritual. Ritual seringkali tidak menjawab persoalan makna orang yang mengikutinya. Beberapa orang memaksakan bentuk ritual tertentu tanpa ada konsultasi dengan umat beragama, yang nanti harus mengikutinya. Dalam arti ini ritual tidak hanya asing, tetapi juga memperbodoh orang yang mengikutinya.

Apakah iman itu mengandaikan agama? Jawabannya ya dan tidak. Ya karena iman berakar pada konteks kultural agama tertentu. Tidak karena iman sekaligus melampaui konteks kultural tersebut. Agama itu punya nuansa politik yang kuat. Sementara iman memang berdasar pada agama, tetapi iman menyangkut hubungan yang intim dengan Yang Mutlak, yang disebut juga sebagai Tuhan. Sekarang ini yang terjadi adalah agama dengan ritualnya justru menjadi penghalang bagi penghayatan iman seseorang dengan Tuhannya. Agama menjadi dangkal. Ritual menjadi tidak bermakna. Umat pun jadi diperbodoh.

Agama tetap dibutuhkan. Namun agama yang dibutuhkan adalah agama yang membebaskan, yakni agama yang memberikan makna bagi hidup pemeluknya, dan bukan agama yang memperbodoh dengan dogma, ajaran, serta ritual yang cenderung dipaksakan. Agama yang membebaskan adalah agama yang memberikan ruang dialog bagi umatnya tentang bagaimana cara mereka menghayati imannya.

Yang terjadi sekarang adalah para pemuka agama melakukan monopoli terhadap bentuk penghayatan tersebut. Akibatnya ritual yang seharusnya menjadi bentuk konkret dari iman kini terasa kosong, karena jauh dari perasaan, pergulatan, dan air mata umatnya. Ritual agama menjadi impersonal. Dan itu bukanlah agama yang membebaskan, tetapi agama yang memperbodoh. Iman dan agama haruslah didasarkan pada akal budi yang jernih. Jika sudah begitu barulah agama yang membebaskan bisa terwujud.

Mungkin agama yang membebaskan adalah sebuah cita-cita yang harus terus dikejar, karena tidak mungkin terwujud di dalam realitas. Namun cita-cita ini haruslah disadari dan dikejar terus menerus, baik oleh pemimpin ataupun pemeluk agama lainnya. Jadi walaupun tetap sebuah cita-cita, namun realitas yang ada tidaklah terlalu jauh dengan cita-cita itu. Cita-cita tentang agama yang membebaskan, dan bukan agama yang memperbodoh, adalah cita-cita yang bermakna dan layak dikejar bagi semua orang beriman.***